Jalan TMMD di Biih rusak parah, Bupati ajak pihak tambang bertanggung jawab

Hukum 21 Apr 2026 16:51 2 min read 27 views By jbn

Share berita ini

Jalan TMMD di Biih rusak parah, Bupati ajak pihak tambang bertanggung jawab
Permukaan jalan dipenuhi lubang dan kerusakan tanah yang parah, sehingga mengganggu seluruh aktivitas warga setempat.

jbn, BANJAR - Jalan sepanjang hampir 5 kilometer yang dibangun melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 tahun 2020 di Desa Biih, Kecamatan Karang Intan, kini dalam kondisi sangat memprihatinkan.

 

Permukaan jalan dipenuhi lubang dan kerusakan tanah yang parah, sehingga mengganggu seluruh aktivitas warga sekitar.

Dulu, jalur ini menjadi andalan karena mempermudah akses ke lahan pertanian, kebun, dan menghubungkan antarwilayah.

 

Namun manfaat itu perlahan hilang seiring seringnya melewati kendaraan pengangkut batu bara.

 

Lokasi tambang yang berdekatan diperkirakan menjadi faktor utama yang memperparah kerusakan, apalagi sejak dibangun, jalan ini belum pernah mendapatkan perawatan atau peningkatan kualitas sama sekali.

 

Kondisi yang sama juga terjadi pada akses utama desa tersebut.

 

Awalnya, dari Dinas PUPRP Kabupaten Banjar menyampaikan bahwa belum ada rencana khusus untuk perbaikan, dengan alasan anggaran dan perhatian saat ini masih terfokus pada wilayah lain yang juga membutuhkan penanganan segera.

 

Namun, tanggapan berubah setelah masalah ini mendapat perhatian lebih lanjut dari pimpinan daerah.

 

Bupati Banjar Saidi Mansyur menegaskan bahwa kerusakan ini erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan dan pengangkutan batu bara.

 

Saidi menyatakan bahwa masalah ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut.

 

Pemerintah daerah berencana segera mengundang pemilik jasa angkutan dan pengusaha tambang untuk duduk bersama.

 

 “Kami ingin memastikan semua pihak yang ikut serta memikul tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi,” jelasnya saat dikonfirmasi.

 

Pertemuan ini bertujuan menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan, termasuk mengatur rute transportasi agar tidak lagi melewati jalur utama yang digunakan warga sehari-hari.

Selain melibatkan peran serta pihak swasta, pemerintah juga berkomitmen melakukan perbaikan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

 

Sebagai langkah pengawasan, Dinas Perhubungan telah diperintahkan untuk memantau pergerakan kendaraan tambang secara ketat.

 

Warga menyambut baik rencana ini, namun tetap berharap agar perbaikan segera terwujud tanpa tertunda, serta aturan yang ada ditegakkan dengan tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.*

journal banua news